Pernyataan ini disampaikan
oleh Ketua KAMMI Daerah Ambon, M.Nasir Pariusamahu atas responnya
terhadap sikap pemerintah pusat yang telah resmi menolak ruu kepulauan
yang telah diperjuangankan selama 9 tahun. Kendalanya juga tidak
disampaikan secara detail. Menurut dia, ada sebuah mekanisme komunikasi politik
yang tidak tersambung secara baik antara pusat dan daerah. Atau ada indikasi lemahnya bargaining posisi pemda
di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku saat
ini, Said Assegaf dan Sahuburua. Olehnya
itu, sambungnya, pemda ke depan haruslah lebih memprioritaskan program yang
lebih menguntungkan rakyat di negeri raja-raja ini. Daripada memikirkan masalah
jabatan politiknya. Seperti program tekan angka kemiskinan, pendidikan, program
LIN yang telah direformulasi, kemudian Pi 10% Blok Masela yang belum menemui
titik terang serta bergaining posisi menteri di kabinet mendatang yang belum
terlihat jelas putera Maluku akan masuk jajaran menteri.
Pria asal Seram Utara ini juga
mengatakan bahwa, maluku dulu punya historis sebagai salah satu daerah yang
ikut mendeklasikan kemerdekaan Indonesia, tak seharusnya pemerintah melupakan
arti perjuangan itu. Jangan hanya gara-gara persoalan ego elit pusat dan daerah
hingga masyrakat dikorbankan. Kami minta
penjelasan dan realisasi nyata bukan janji-janji.
Komentar
Posting Komentar