Hal ini
merupakan tema penting yang akan dibicarakan dalam RAPIMDA (Rapat Pimpinan
Daerah) KAMMI Daerah Kota Ambon periode 2013-2015. Mekanisme rapat ini
merupakan amanah organisasi ini yang telah dijabarkan dalam ART KAMMI Pasal 44
ayat 1-4. Rapat ini mempunyai
kewenangan untuk Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian Pengurus
Daerah KAMMI dan Pengurus Komisariat KAMMI, Menerima laporan rutin Pengurus
Komisariat KAMMI dalam daerah tersebut dan Membuat kebijakan dan kegiatan yang
bersifat mengikat kepada seluruh KAMMI Komisariat. Rapat ini dihadiri oleh para
kader se-kota Ambon dan Alumni serta undangan OKP se-kota Ambbon.
Rapimda akan dijadwalkan tanggal 31 Agustus 2014, yang bertempat di
Aula PKK Prov. Maluku. Selain pembahasan yang telah ditetapkan oleh konstitusi
KAMMI,dalam rapat ini juga akan dibahas isu-isu lokal dan kontemporer. Misalnya
tentang Indonesia menyambut pemimpin baru, isu-isu lokal seperti kasus AIDS di Kota
Ambon, Pengawalan agenda Pemerintah Kota Ambon, Ditolaknya RUU Kepulauan oleh
Pempus, Masalah CPNS, isu Perdamaian dsb.
Rapimda rencananya akan dibuka langsung oleh Bpk. R. Louhenapessy,
Walikota Ambon. Beliau juga dijadwalkan untuk memberikan pandangan umum tentang
Ambon Menuju ASEAN Community 2015 dan Ledakan Demografi yang akan dimulai 2020.
Jadwal acaranya sudah difikskan, hanya menunggu tanggal mainnya saja, kata M.
Yahya Matdoan, S.Si, Ketua Panitia. Disesi lain, juga akan turut hadir Bpk.
Mardin Wally, Komisi B DPRD Kota Ambon yang akan memberikan materi diskusi membangun
peradaban melalui konsepsi dan aksi.
Dia juga menambahkan, hasil dari rapat ini akan dibuat semacam
Rekomendasi untuk mensinergikan gerakan KAMMI di Mata Publik. Seperti focus Rekrutmen
100.000 Kader Inti untuk penggerak kebangkitan Indonesia. Di tempat lain, Ketua
KAMMI Ambon, M. Nasir Pariusamahu, mengatakan, rapat ini merupakan rapat akbar
yang akan menjadi sebuah hentakan sejarah di tanah basudara ini. KAMMI
merupakan organisasi ekstra parlementer yang senantiasa berkomitmen dan
bekerjasama dengan semua pihak untuk menjunjung nilai-nilai kemanusian dan
keadilan demi Indonesia yang baldatun taibatun warrabur gaffur. (MNP)
Komentar
Posting Komentar